LE Jadi Pengagas, Deklarasikan Gerakan Pemilu Bebas Konflik

Senin, 27 November 2017 22:14:11
LE Jadi Pengagas, Deklarasikan Gerakan Pemilu Bebas Konflik

Jakarta, Inforiau.co – Lukman Edy (LE) bersama dua tokoh nasional Siti Zuhro dan Thamrin Amal Tomagola, serta Direktur Eksekutif Rumah Bebas Konflik (RUBIK) Abdul Ghofur, menggagas lahirnya “Gerakan Pemilu Bebas Konflik” dengan maskot gambar tangan yang seakan men-stop sesuatu, dan di telapak tangannya terdapat tulisan Gerakan Pemilu Bebas Konflik dengan tagline #savepemilu #savedemokrasi.

 

Gagasan tersebut muncul pertama kali saat keempatnya bertemu dalam suatu forum diskusi yang diselengarakan oleh Rumah Bebas Konflik (RUBIK) di Media Center KPU di Jakarta beberapa waktu lalu, dan ditindaklanjuti dengan diskusi yang lebih terfokus soal konflik Pemilu, khususnya menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2018 dan Pemilihan Legislatif (Pileg) serta Pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2019.

 

“Gerakan Pemilu Bebas Konflik” adalah suatu penciptaan dan penggalangan pra kondisi sebelum pelaksanaan Pilkada Tahun 2018 dan Pileg-Pilpres Tahun 2019, terhadap semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung untuk sepakat memastikan terselenggaranya Pemilu bebas konflik, dan menghasilkan Pemilu yang berkualitas secara substansial, itu tujuan gerakan ini,” ungkap Abdul Ghofur yang juga dosen Ilmu Politik FISIP UPN “Veteran” Jakarta.
 
Pada kesempatan yang sama Siti Zuhro juga menyatakan, saat ini Pemilu di Indonesia sebagai perwujudan demokrasi baru menyentuh pada aspek prosedural dan belum pada aspek subtansialnya. “Pilkada Tahun 2108 dan Pileg-Pilpres Tahun 2019 seharusnya bisa menjadi pintu gerbang perubahan paradigma, pemilu tidak sekedar dimaknai secara prosedural saja, tetapi juga subtansial. Intinya, dengan pemilu bangsa ini (pemimpin dan masyarakatnya, red) harusnya menjadi lebih baik, justru bukan sebaliknya. Maka kita perlu gerakan untuk mendorong hal itu,” ujar Siti Zuhro yang sehari-hari adalah Peneliti Senior LIPI.

 

Lebih lanjut, Lukman Edy juga menyampaikan bahwa potensi konflik Pemilu kedepan sangat besar. Perlu kerja keras semua pihak untuk memastikan Pemilu bisa berlangsung tanpa konflik, dan secara kualitas pemilu membawa perbaikan untuk bangsa. “Saya mencatat ada sembilan jenis potensi konflik yang akan muncul pada penyelenggaraan Pemilu ke depan, ini terkait penyelenggara, parpol, pasangan calon dan massa pendukung. Kita harus berani dan sepakat untuk berubah menjadi lebih baik melalui gerakan ini,” ujar LE yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR ini.

 

Sementara itu, Tamrin Amal Tomagola juga menjelaskan Pilkada 2018 merupakan steping stone terhadap Pileg-Pilpres 2019 bagi setiap partai politik, dan harus dipastikan cara-cara tidak terpuji tidak dilakukan untuk meraih kemenangan, yang dapat merusak kualitas Pemilu dan demokrasi. “Kita harus pastikan tidak ada partai politik atau pihak lain melakukan cara-cara tidak terpuji untuk meraih kemenangan, karena Pilkada 2018 adalah steping stone terhadap Pileg dan Pilpres 2019, kita mesti menjaga itu dan membangun sebuh kesadaran, mudah-mudah gerakan ini bisa mewujudkan itu,” ujar Tahmrin Amal Tomagola yang merupakan Sosiolog Senior UI.

 

Deklarasi “Gerakan Pemilu Bebas Konflik” dengan Tagline #savepemilu #savedemokrasi sendiri akan diselenggarakan pada pertengahan bulan November 2017 dengan mengundang Penyelenggara Pemilu, Partai Politik, Kementerian terkait, Kepolisian dan TNI, KPK, PPATK, Komnas HAM, Ormas, Pemantau Pemilu dan Media, untuk bersama-sama mendeklarasikan gerakan ini.

 

Deklarasi ini diharapkan menjadi center of influance terhadap terlaksananya pemilu bebas konflik, dan peningkatan kualitas pemilu menjadi pemaknaan yang subtansial bagi kehidupan berbangsa dan bernegara menuju Indonesia yang sejahtera.Ir/vie/r

 

KOMENTAR