Soal Bantuan Hukum

Bupati Meranti MoU dengan Kejari Selatpanjang

Selasa, 07 April 2015 23:15:37
Bupati Meranti MoU dengan Kejari Selatpanjang
Bupati Meranti, Iirwan dan Kajari Selatpanjang, Suwarjana saat penandatanganan MoU bantuan hukum bid

Selatpanjang, inforiau.co - Untuk memaksimalkan fungsi Kejaksaan sebagai aparat penyidik, penindak dan bantuan hukum, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU (memorandum of understanding) dengan Kejaksaan Negeri Selatpanjang, tentang bantuan hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Senin (6/4).

Penandatangan MoU langsung dilakukan oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Drs H Irwan Nasir dengan Kajari Selatpanjang Suwarjana, disaksikan Wakil Ketua DPRD Muzamil, Sekretaris daerah Drs Iqaruddin, Kapolres Meranti AKBP Z Pandra Arsyad dan pejabat lainnya.

Dikatakan bupati, kerjasama yang dilakukan saat ini merupakan tindaklanjut dari kerjasama yang sudah dirintis sejak 2011 silam, namun peran kejaksaan saat itu belum terasa optimal karena merupakan perbantuan dari Kejaksaan Kabupaten Bengkalis.

Dengan telah terbentuknya perangkat Kejaksaan Negeri di Selatpanjang, Pemkab Meranti ingin mengoptimalkan fungsi Kejari bukan saja sebagai penyidik dan penindak, akan tetapi juga memberikan bantuan hukum seperti yang diamanatkan Undang-Undang.

"Dulu di saat Meranti belum memiliki institusi Kejaksaan sendiri dan masih diperbantukan dari Kabupaten Bengkalis kerjasama ini sudah ada, kini semakin dikuatkan dengan adanya dukungan pengacara negara untuk masalah tata usaha negara," ujar Bupati Irwan seperti dilansir di Halloriau.com.

Dengan telah ditandatanganinya MoU tersebut, Bupati Irwan berharap setiap SKPD dapat memanfaatkannya baik untuk konsultasi, saran maupun bantuan hukum lainnya. Sehingga dalam melaksanakan tugasnya pejabat Pemda dapat lebih percaya diri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada publik.

"Ini dapat memberikan motivasi kepada pejabat dalam bekerja lebih baik, percaya diri serta mendapat kepastian hukum dalam melayani publik," ucap Bupati yang tentu saja kesemuanya demi membangun kesejahteraan dan ekonomi masyarakat.

Menyikapi masalah itu, Kepala Kejaksaan Negeri Selatpanjang, Suwarjana menyambut baik kerjasama itu. Menurutnya apa yang dilaksanakan ini merupakan Tupoksi Kejaksaan sesuai dengan amanat UU, dalam rangka memberikan pelayanan kepada Pemda di bidang Tata Usaha Negara. Khususnya yang berhubungan dengan penyelamatan aset Pemda dan menjaga kewibawaan pemerintah di tengah masyarakat. IR6

KOMENTAR