Kepala BPMP2T: Banyak Perusahaan Belum Kantongi Izin
Pangkalan Kerinci, inforiau.co - Pemerintah Kabupaten Pelalawan melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) mengingatkan kembali seluruh Perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Pelalawan agar dapat bekerjasama dengan Pemkab Pelalawan dalam menertibkan kontraktor dan Sub Kontraktor yang mengikuti tender pekerjaan perusahaan untuk melengkapi perizinan Daerah.
"Kita prediksi banyak kontraktor dan Sub kontraktor yang mengikuti lelang diperusahaan yang ada di Kabupaten Pelalawan tak mengantongi perizinan daerah seperti Situ, HO, SIUP, dan TDP. Kita contohkan saja untuk 1 item pengurusan seperti HO itu retribusinya sebesar Rp.300 Ribu untuk satu perusahaan. Itu baru 1 item saja dan 1 perusahaan saja. Belum lagi SITU, SIUP dan TDP-nya, sudah banyak yang hilang, padahal itu merupakan sumber PAD yang sangat potensial," tutur H Davitson SH,MH, kepala BPMP2T Pelalawan, Kamis (7/4) kepada sejumlah awak media.
Dikatakan BPMP2T, ke depannya Perusahaan diminta untuk menyerahkan list kontraktor dan sub kontraktor yang ikut tender pekerjaan di perusahaan.
"Jadi sewaktu kontraktor mengajukan proposal ikut tender harus terlebih dahulu diminta izin daerahnya. Jadi jangan sampai ada perusahaan yang tak kantongi izin malah Ikut tender. Ini harus jadi kebijakan dari Perusahaan dalam mendongkrak PAD Pelalawan dari retribusi. Sampai hari ini belum ada satupun Perusahaan yaang menyerahkan list kontraktor dan subkontraktor ," paparnya.
Dilanjutkan Davitson, seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Pelalawan harus menertibkan kontraktor dan sub kontraktor terkait perizinan Daerah.
"Jadi perusahaan harus juga membantu Pemkab dalam mendokrak PAD di sektor perizinan daerah ini. Kebijakan ini tentunya tidak akan merugikan perusahaan. Terlebih lagi sekarang Kita sudah masuk Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), paling tidak kebijakan ini membina kontraktor dan sub kontraktor lokal dalam persaingan kerja. Kedepan persaingan bukan hanya antar kita saja tapi juga dengan pihak luar negeri. Ini langkah agar kita bisa tertib administrasi seperti yang diharapkan Bupati Pelalawan HM Harris," Pungkasnya. APR
