Massa: Copot Kadis Kesehatan Kampar, Masyarakat yang Punya Kartu KIS Masih Bayar Persalinan

Kamis, 18 November 2021 09:55:02 533
Massa: Copot Kadis Kesehatan Kampar, Masyarakat yang Punya Kartu KIS Masih Bayar Persalinan
Massa aksi Aliansi Masyarakat Peduli Jeritan Rakyat melakukan aksi massa di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar.

Bangkinang - Sekelompok massa mengatasnamakan dengan Aliansi Masyarakat Peduli Jeritan Rakyat melakukan aksi massa di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar. Mereka menuntut agar Kadis Kesehatan Kampar mentertibkan anggotanya di bawah.

Aksi yang digelar pada Rabu (17/11/2021) siang itu sebagai bentuk kekecewannya terhadap kinerja kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar. Massa menyebut kinerja Dinas Kesehatan Kampar mengecewakan. Masyarakat yang mau bersalin yang punya jaminan kesehatan dalam bentuk Kartu Indonesia Sehat (KIS), dimintai biaya persalinan lagi.

"Copot Kadis Kesehatan Kampar. Masak masyarakat yang punya kartu KIS masih bayar kenapa harus dimintai biaya persalinan lagi'', sebut Fauzul selaku koordinator aksi.

Lebih lanjut Fauzul menuturkan mereka kecewa karena saat aksi, Kadis Kesehatan tidak menjumpai masa aksi.

"Kita akan sambut kepulangan pak Kadis dengan masa aksi yang lebih banyak lagi pada hari Jumat tanggal 19 November tersebut." janji Fauzul.

Adapun tuntutan Aliansi Masyarakat Peduli Jeritan Rakyat yang disampaikan pada aksi unjuk rasa diantaranya pertama meminta kepada yang terhormat bapak Kadis Kesehatan Kabupaten Kampar untuk menjelaskan regulasi tentang indikasi biaya persalinan di Puskesmas Gunung Bungsu. Kedua, meminta kepada yang terhormat Kadis Kesehatan Kabupaten Kampar untuk bertanggung jawab atas perlakuan bawahannya yang terindikasi melakukan pungutan liar terkait biaya persalinan di Pukesmas Gunung Bungsu dengan mengembalikan seluruh uang masyarakat yang membayar biaya persalinan jika nantinya dinyatakan Ilegal dan salah menurut hukum.

''Kami juga meminta yang terhormat Bupati Kampar untuk mencopot jabatan Kadis Kesehatan Kabupaten Kampar sebelum ayam berkokok per tangggal 19 November 2021. Jika Kadis Kesehatan tidak menyelesaikan permasalahan bawahannya di Puskesmas Gunung Bungsu dan mengembalikan seluruh uang masyarakat yang membayar biaya persalinan Illegal dan salah menurut hukum'', tegasnya mengakhiri pembicaraan. ***

KOMENTAR